Senin, 16 Januari 2012

Sudah Lebih Dari 100 ".... Menyatakan Sikap Pemerintahan SBY & Budiono Harus Mundur

18 Kebohongan, 18 Instruksi Presiden, 7 Pernyataan Tokoh Agama 

PARA tokoh lintas agama berkumpul pada Senin (10/1) di kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. Mereka adalah Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Pendeta D Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suzeno, dan Romo Benny Susetyo.

Ke-9 tokoh agama ini mengungkapkan kebohongan pemerintah yang tertuang dalam 'Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan'. 

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/17/196443/270/115/18-Kebohongan-18-Instruksi-Presiden-7-Pernyataan-Tokoh-Agama
_______________________________________________________________
Pernyataan Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto

“Rezim saat ini dianggap telah gagal menda­tang­kan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, karena korupsi, penghiana­tan dan penjua­lan aset bangsa marak terjadi,”
Beliau Pun menilai, pemerintah telah gagal menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari ancaman asing. Tyasno mencontohkan, persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia yang seakan tidak ada habisnya. 



 
_______________________________________________________________

Pakar Hukum Tata Negara: Presiden SBY dan Wapres Boediono Ilegal!

Menurut Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Presiden SBY tidak sah dari segi hukum tata negara. Sebelum UUD 1945 diubah, dasar hukum pelantikan Presiden adalah Ketetapan MPR (TAP MPR). Namun, setelah UUD 1945 diubah, sejak 2004 MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Ketetapan dan Keputusan MPR. Selama dua periode, dari 2004 dan 2009, SBY dilantik tidak berdasar pada Ketetapan MPR, tapi hanya berdasar pada Pleno Penetapan KPU.  
_______________________________________________________________

Pernyataan Sikap Mahasiswa Indonesia: Turunkan SBY-Boediono Pengkhianat Pancasila

Rejim  SBY-BOEDIONO selama berkuasa di negeri ini telah banyak sekali mengeluarkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan  (Politik, Hukum , Ekonomi, Sosial dan Budaya)  yang mengkhianati Panca Sila dan Konstitusi.
_______________________________________________________________

45 Tokoh Menilai SBY-Boediono Gagal, Harus Tahu Diri dan Mundur

Diantaranya ke 45 tokoh yang hadir dan berbicara antara lain,  Prof KH Ali Yafie, Hariman Siregar, Sukardi Rinakit, Soeryadi Sudirja, Adnan Buyung Nasution, Soegeng Sarjadi, Letjen Marinir (Purn) Suharto,  Sri Palupi, Mgr Situmorang, Fanny Habibie, Bursah Zarnubi, Gurmilang Kartasasmita, Tyuk Sukadi, B Wiwoho,Mayjen TNI (Purn) Purwanto, Mulyana W Kusuma dan Tyasno Sudarso.  
Ke 45 tokoh tersebut sepakat saat ini sudah terjadi penyimpangan terhadap cita-cita dan semangat proklamasi kemerdekaan. Kehidupan bernegara dan berbangsa, kata mereka telah mengarah ke jurang kehancuran.
Cita-cita proklamasi 1945 dengan tegas menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pergaulan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya, saat ini semakin benar-benar sudah jauh dari yang dicita-citakan para founding fathers. 

_______________________________________________________________

Sejumlah Tokoh Menilai Pemerintahan SBY-Boediono Penuh Rekayasa

Beberapa tokoh menilai bahwa kemiskinan maupun pelanggaran hak asasi manusia ditutupi oleh pemerintah dengan angka yang dikeluarkan oleh hasil survei dari Badan Pusat Statistik dan pidato presiden dalam menanggapi peristiwa mengenai ketimpangan sosial, korupsi serta penegakkan hukum di bangsa Indonesia. Menurut cendikiawan muslim Solahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Solah.
Menurut Gus Solah, mayoritas masyarakat Indonesia merasa tak puas akan kinerja SBY-Boediono. Hal itu terbukti dengan banyaknya fakta serta hasil survei kekecewaan atas kinerja pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2.

http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2011/12/23/141963/Sejumlah-Tokoh-Menilai-Pemerintahan-SBY-Boediono-Penuh-Rekayasa
_______________________________________________________________ 
Pemerintahan SBY - Boediono Gagal Mereformasi Birokrasi


Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 353 unit layanan pemerintah menunjukkan terjadi penurunan kualitas pelayanan dalam setahun terakhir, baik di pusat maupun di daerah. Survei ini dilakukan setiap tahun dan dimulai pada tahun 2007.
Survei yang berlangsung pada bulan April-Agustus 2010 tersebut melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang yang terdiri dari 2.763 orang responden di tingkat pusat, 7.730 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 2.123 orang responden di tingkat pemerintah kota. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir.

http://www.jurnalmetro.com/politik-a-keamanan/54-politik-dan-keamanan/205-pemerintahan-sby-boediono-gagal-mereformasi-birokrasi.html _______________________________________________________________
33 Daftar Kegagalan SBY Versi Aktivis

Salah satu kegagalan Pemerintahan SBY-Boediono menurut mereka adalah di bidang hukum. Penegakan hukum dianggap semakin carut-marut, terutama dengan semakin ruwetnya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan.

http://politik.vivanews.com/news/read/200855-33-daftar-kegagalan-sby-versi-aktivis

Tidak ada komentar:

Posting Komentar